ASNLF gelar diskusi dan demo kecam Prabowo Subianto yang dituding melanggar HAM

KEDAINEWS.COM - SWISS - Kantor Persatuan Bangsa-Bangsa urusan Hak Azasi Manusia (HAM) di Swiss melalui LSM internasional UNPO mengundang trio aktivis kemerdekaan dari Aceh, Papua dan Maluku untuk menghadiri acara diskusi panel mengenai pelanggaran HAM di ketiga wilayah tersebut pada, Jumat (14/3) waktu setempat, bertempat di gedung PBB urusan HAM, Palais des Nations, Jenewa, Swiss.
Acara yang bertajuk ”Human Rights Violations in Indonesia” itu juga menghadirkan Martha Meijer, seorang ahli perkara HAM independen tentang Indonesia berkebangsaan Belanda. “Selain dari ASNLF, sudah dapat konfirmasi jika perwakilan dari OPM dan RMS akan juga hadir ke Jenewa,” kata koordinator program UNPO, Pierre Hegay melalui email.

Informasi yang dihimpun, pertemuan di Jenewa tersebut direncanakan sebagai lobi bersama organisasi kemerdekaan untuk menekan Indonesia agar serius mengusut kasus HAM di masa lalu seperti di Aceh, Papua dan Maluku.

Sebagai tambahan, atas inisiatif dari delegasi ASNLF mereka akan melakukan demo damai membentangkan spanduk mengecam pelanggar-pelanggar HAM Aceh seperti Jendral Prabowo, Jendral Soenarko yang diagungkan oleh penguasa di Aceh sekarang ini.

”Izin demo dengan pengawalan polisi sudah didapat seminggu yang lalu. Unjuk rasa dengan pidato sambil membentangi spanduk pelanggaran HAM yang peralatannya dibawa dari Swedia,” terang Syahbuddin Abdurrauf yang terbang bersama rombongan Aceh dari Stockholm.

Kemudian dari pada itu, inisiatif diskusi panel juga sebagai bentuk lanjutan dukungan tahun lalu dimana Wakil koordinator KontraS Jakarta, mengingatkan kepada forum bahwa Papua adalah salah satu wilayah prioritas yang harus dikunjungi oleh pelapor khusus PBB tentang kebebasan berekspresi.

Mekanisme ini adalah prosedur internasional yang harus dipatuhi Indonesia sebagai anggota PBB dan juga berlaku bagi negara anggota PBB lainnya. Dalam forum nanti, pihak ASNLF akan membentangkan makalah tentang pelanggarana HAM di Aceh pada masa lalu yang telah menjadi impunitas dan hak penentuan nasib sendiri untuk Aceh./md* intl

Doa dari Aceh untuk Capres Jokowi

KEDAINEWS.COM - BANDA ACEH -  Sepertinya kabar ini sudah dinantikan banyak orang di Indonesia. Iya pernyataan resmi terhadap pencalonan Joko Widodo alias Jokowi sebagai Capres Indonesia 2014 kelak disambut antusias.

Di Aceh, Relawan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Aceh menggelar doa bersama, Jumat (14/3). Pada kesempatan itu pengurus KIB Aceh juga memberikan santunan kepada anak yatim di Banda Aceh.

Mereka sangat bersyukur dan lega terhadap pencalonan Gubernur DKI Jakarta ini sebagai salah satu kandidat pada Pilpres mendatang.

Perwakilan relawan KIB Aceh, Edi Arrahman mengatakan, doa bersama ini dilaksanakan sebagai bentuk syukur dan menyambut pengumuman pencapresan Jokowi.

“Kita mendoakan semoga Jokowi dipermudahkan jalan untuk memimpin Indonesia kearah yang lebih baik, demi membangun Indonesia baru,” kata Edi.

Suasana Doa Bersama yang dihadiri oleh ratusan santri dayah dan anak yatim berlangsung khitmat. Doa dipimpin oleh Sayyid Husain diawali dengan pembacaan Surat Yasin dan Samadiah dengan harapan agar Indonesia menjadi lebih baik.

Edi Arrahman menambahkan doa bersama sebagai bentuk puji dan syukur atas pencalonan Jokowi sebagai Presiden. Lebih jauh dia berharap ini adalah awal dari kebangkitan Indonesia menjadi negara yang maju dengan rakyat yang sejahtera./ md*

Di Balik Pelengseran Tri Rismaharini

KEDAINEWS.COM - SURABAYA - Dalam beberapa pekan belakangan ini, Tri Rismaharini barangkali lebih bergaung dibandingkan dengan pejabat dari tetangga sebelah. DPRD Surabaya merekomendasikan pelengseran wali kota Surabaya itu dari kursi pemerintah ke Majelis Agung. Kesimpulan ini diambil dalam rapat paripurna Hak Angket Perwali 56 dan 57 tentang Tarif Reklame.

Pertanyaannya, sesederhana itukah Risma—panggilan akrab ibu yang disebut-sebut sangat simpatik bagi rakyatnya ini—lengser? Secara ringkas, Risma mengeluarkan Perwali No 56 dan 57 Tahun 2010 tentang Kenaikan Pajak Reklame yang dianggap menyusahakan pengusaha reklame. Ini yang kemudian dijadikan alasan DPRD Surabaya untuk menggunakan Hak Angket guna menyingkirkan Risma dari Kursi Surabaya 1.

Ada banyak kasus lainnya yang juga dihadapi Risma selain Perwali tersebut. Penolakannya terhadap pembangunan tol tengah kota tentu tak akan dilupakan sebagian pihak. Pembangunan tol tengah kota ini kontan menyita banyak perhatian warga Surabaya. Jika jadi, maka ada lebih dari 5 ribu rumah warga yang bakal tergusur dengan adanya proyek ini.

Gubernur Jatim Pakde Karwo memanggil semua ahli yang berkaitan dengan proyek ini di Gedung Grahadi. Kesimpulannya, Pakde Karwo menyetujui pembangunan tol tengah kota selama tidak mengusir rumah warga. Para ahli teknik dari beberapa universitas di Jawa Timur  itupun memberikan solusi : Tol Tengah Kota dibangun di atas sungai, sehingga tidak mengutik rumah warga.

Tapi tampaknya hal itu belum cukup menenangkan Risma. Ia tetap menolak gagasan itu. Mungkin bagi Risma menolak tol tengah kota bukan hanya karena semata pengusiran rumah warga namun dampaknya pada 10 atau 20 tahun mendatang. Seperti di kota-kota besar lainnya—katakanlah Jakarta—tol tersebut hanya akan menambah parah kemacetan Surabaya dalam waktu 10 atau 20 tahun mendatang, bukan masa sekarang.

Selain masalah Perwali, tol tengah kota, RAPBD, ada juga masalah lain yang dihadapi Risma. Salah satunya pernah diberitakan Kompas.com. Risma pernah menceritakan sejumlah uang yang harus disetornya ke DPRD.  “Masak setiap event di DPRD harus ada uang. Saya harus ambil dari mana? Saya tidak mau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan prosedur,” kata Risma.

Enam dari tujuh fraksi DPRD, termasuk dari PDIP yang mengusungnya, setuju Risma diberhentikan, hanya Fraksi PKS yang menolak.

Drama pelengseran wali kota Surabaya sebentar lagi mungkin selesai. Menarik, getok palu hakim akan berbunyi seperti apa, dan tampaknya menyedot segelintir insan yang sudah rindu akan sosok-sosok pemimpin yang berjuang untuk rakyat.

Soal Risma dan Wisnu, PDI-P Merasa Diadu Domba

KEDAINEWS.COM - JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tengah berupaya keras menjaga soliditas di internal partainya. Pasalnya, PDI-P mengendus ada usaha dari eksternal partai untuk memanfaatkan konflik antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dan pengurus struktur PDI-P di Jawa Timur.

"Saat ini, ada pihak-pihak yang mencoba mengadu domba, dengan harapan Risma bisa pindah ke partai tertentu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Selasa (18/2/2014).

Hasto menegaskan, pihaknya tetap mendukung kepemimpinan Risma dan Wisnu Sakti Buana di Surabaya. Hal itu dilakukan sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh jajaran partai untuk membangun karakter dan tak mengikuti arus memperebutkan proyek atau jabatan tertentu saat memiliki kekuasaan.

Ia melanjutkan, upaya adu domba dari eksternal dilakukan karena soliditas PDI-P yang kuat ditambah bersinarnya Risma saat memimpin Surabaya. Hasto berharap politik adu domba itu segera dihentikan karena menabrak etika dalam berpolitik.

"Politik jalan pintas dengan membajak orang-orang yang dinilai berhasil memimpin daerah seharusnya dihindarkan dalam rangka membangun politik yang berkeadaban," ujarnya.

Saat ditanya mengenai hubungan Risma dengan Wisnu, Hasto menilai keduanya masih relatif rukun. Kalaupun ada perselisihan, kata dia, hal itu dianggap hanya dinamika yang justru akan memperkokoh Risma dan Wisnu ketika menjadi kepala daerah.

"DPP PDI-P tidak pernah menggoyang Risma. Kami memberikan jaminan untuk melindungi Risma dan Wisnu sepenuhnya agar semakin mampu melaksanakan program prorakyat. Bagaimanapun juga seorang pemimpin tidak akan pernah meninggalkan gelanggang betapa pun berat tantangan yang dihadapinya," tegas Hasto.

Seperti diberitakan, hubungan yang tidak harmonis berembus di kalangan Pemerintahan Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dikabarkan tidak cocok dengan wakilnya yang baru dilantik Wisnu Sakti Buana. Risma pun sempat mempertanyakan soal keabsahan pelantikan Wisnu menjadi wakilnya.

Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya itu menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur untuk maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013 lalu.

Wisnu juga merupakan Ketua DPC PDI-P Surabaya. Setelah pelantikan Wisnu, Risma sempat tak menunjukkan batang hidungnya di Pemkot Surabaya. Kabar perseteruan antara Risma dan Wisnu pun semakin kuat. Bahkan, ada yang menyebutkan Wisnu dipersiapkan untuk menggeser posisi Risma.

Editor : Mahful Khairul Ihcsan
Sumber : kompas.com

Megawati: Pilihan Saya Itulah yang Paling Utama

Kedainews.com, Purwokerto — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali bahwa sesuai dengan hasil rapat kerja nasional, dirinya memiliki wewenang menentukan calon presiden dari partai, termasuk waktu penentuannya. Baginya, pemilihan umum legislatif 9 April mendatang tidak menjadi tolok ukur utama waktu penentuan calon presiden.

”Rakernas partai menyerahkan keputusan penentuan (capr

es) kepada saya. Rakernas memang meminta calon ditentukan setelah pemilu legislatif. Namun, sebagai ketua umum yang oleh kongres partai diberi hak prerogatif, waktu penentuan calon menjadi hak saya sepenuhnya,” tutur Megawati, Minggu (16/2), di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Oleh karena itu, Megawati belum tentu akan mengumumkan calon presiden dari partainya setelah pemilu legislatif 9 April mendatang. Hingga kini, dirinya juga masih merahasiakan waktu pengumuman capres.

Terkait alternatif nama yang akan diajukan, Megawati mengaku bisa saja melihat nama-nama alternatif. ”Tetapi, kembali, tentunya pilihan saya itulah yang paling utama,” katanya.

Ketika ditanya kemungkinan dirinya masih ingin mengajukan diri sebagai calon presiden, Megawati enggan menanggapinya.

”Saya jangan dipancing pertanyaan seperti itu,” ujarnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Puan Maharani menegaskan, fokus partai saat ini memenangi pemilu legislatif. Dengan begitu, partai bisa mengajukan sendiri calon presiden.

Sementara itu, di Jakarta, sebuah organisasi masyarakat nonpartai, Kebangkitan Indonesia Baru, mendeklarasikan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar menjadi capres dalam Pemilu 2014.

Deklarasi disampaikan 26 perwakilan KIB tingkat provinsi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. ”KIB meminta Jokowi menjadi capres karena kita membutuhkan pemimpin yang bekerja tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan,” kata Ketua Umum KIB Reinhard Parapat.

Perwakilan KIB Jambi, Sriyanto Jamali, menyampaikan, sedikitnya 40.000 warga Jambi mendukung pencapresan Jokowi dan menginginkan Jambi bisa menjadi seperti Solo dan Jakarta. Hal senada disampaikan Nour Payopo dari Maluku dan Dominggus dari Nusa Tenggara Timur.

”Daripada jadi rebutan daerah, lebih baik Jokowi jadi presiden sehingga dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Sriyanto. (GRE/A03)

Datangi Pendukung Jokowi Nyapres, Warga Inggris: Dia Pemimpin Hebat

Jakarta - Usai memberikan dukungan dengan menyerahkan petisi ke Joko Widodo (Jokowi) di Taman Suropati, Jakarta Pusat, sejumlah pendukung masih asyik menikmati suasana taman. Tiba-tiba seorang pria kebangsaan Inggris melintas dan menyapa mereka.

"Saya mau kaosnya. Masih ada?" ujar pemuda bernama Stu ini di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).

Para pendukung yang mengenakan kaos bergambar Jokowi ini pun kaget. Alhasil mereka hanyut dalam obrolan membicarakan sosok mantan walikota Solo itu.

"Saya merasa Jokowi pemimpin hebat. Dia pemimpin terbaik Indonesia saat ini," kata pria asal Norwich, Inggris ini.

Stu yang baru 2 tahun tinggal di Indonesia ini datang ke taman mengantar kerabatnya melihat-lihat wilayah Menteng. Ia juga telah mahir berbahasa Indonesia dan ramah kepada para pendukung Jokowi dari Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) itu.

"Sampai sekarang pengaruhnya di Jakarta terasa, seperti mengurus bus TransJakarta, lalu program Kartu Jakarta Sehat (KJS) beberapa waktu lalu," ujar Stu.

Pendukung Jokowi yang mengaku berasal dari 26 provinsi ini pun dibuat tersenyum dengan penilaian Stu itu. Salah satu pendukung lalu bertanya, apakah Stu setuju Jokowi menjadi presiden?

"Menurut saya, dia melayani Jakarta dulu. Kalau selesai maka pengalamannya lebih bagus. Jadi biar maksimal pengalamannya banyak di Jakarta dulu," ujar Stu.

Komentar ini pun menuai protes dari pendukung Jokowi yang mendukung pencapresan suami Iriana itu pada pilpres 2014. Akan tetapi, baik Stu maupun pendukung Jokowi tetap bercengkrama dan berfoto-foto.

"Saya ingin yang terbaik bagi Indonesia, dan paling bagus dia mengumpulkan pengalamannya sampai maksimal," tutup Stu yang kemudian berlalu membawa satu kaos putih bergambar Jokowi.

JK: Negara Tak Akan Bangkrut Karena Bantu Rakyatnya yang Terkena Bencana

Kedainews.com , JAKARTA - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengungkapkan rasa empatinya yang mendalam terhadap warga yang kini sedang tertimpa bencana erupsi Gunung Kelud.

Terkait bencana di tanah air, JK lebih memilih mencarikan solusi atas penderitaan yang dirasakan warga daripada bersedih hati. Hal itu disampaikan oleh media officer JK, Husain Abdullah di Makassar, Jumat (14/2/2014).

“Saya tidak pernah sedih, tapi saya selalu empati, mencari solusi, atas masalah penderitaan yang melanda orang lain,” kata Husain menirukan ucapan JK.

JK sapaan akrabnya dengan sigap telah menurunkan bantuan untuk mengantisipasi erupsi Gunung Kelud dalam Apel kesiapsiagaan bencana di Kediri, Rabu (12/2/2014).

PMI dibawa arahannya sudah menerjunkan 500 relawan dari beberapa cabang di Jawa Timur. Pada kesempatan itu, JK langsung meninjau ketersediaan air, dapur umum, tempat pengungsian hingga alat-alat evakuasi.

JK yang pada Rabu pagi seharusnya merayakan hari ulang tahun istri tercinta Mufidah Jusuf Kalla, memilih bergegas berangkat ke Malang untuk kemudian memimpin Apel di kaki Gunung yang berjarak 8 KM dari kawah Kelud tepatnya Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Ini merupakan panggilan jiwa kemanusiaan JK yang ingin masyarakat tidak merasa sendirian dalam menghadapi situasi sulit seperti benacana erupsi. Wakil Presiden RI 2004-2009 ini mengatakan bahwa kehadiran para relawan dalam membantu masyarakat sangat dibutuhkan, hal tersebut juga mempengaruhi kepercayaan diri dan optimisme masyarakat dalam menghdapai bencana.

“Kita harus meyakinkan rakyat, bahwa kita selalu hadir untuk mereka,” kata Husain sebagaimana pernah diucapakan JK saat mengunjungi korban banjir di Pati, Jawa Tengah 25 Januari lalu.

JK, kata Husain meberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam upaya penanggulangan, terutama dalam keadaan darurat hingga pasca bencana bersama PMI. Negara tidak perlu khawatir akan bangkrut jika membantu rakyatnya. Saat bencana gempa Yogyakarta pada 2006 lalu, JK sebagai wapres memberikan bantuan terbaik di antaranya mengganti rumah yang rusak.

“Negara tidak bangkrut karena membantu rakyatnya,” kata Husain mengulang kembali perkataan JK pasca gempa Jogja delapan tahun lalu.

Sumber : Tribunnews

Sutiyoso: Jusuf Kalla Calon Presiden Pemberani

Kedainews.com - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso memuji mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang dinilainya pemberani meski bukan dari kalangan militer.

Saat ditanya mengenai kriteria calon Presiden, Sutiyoso mengatakan idealnya pasangan capres-cawapres berasal dari kalangan sipil-militer. Ia menegaskan pasangan capres-cawapres haruslah sama-sama mempunyai integritas.

"Kita ingin putra terbaik yang memimpin bangsa. Bukan karbitan, bukan pencitraan. Kalau pun militer harus yang terbaik. Pak JK dari sipil, tapi berani," kata Sutiyoso di hotel Oasis Amir, Jumat (14/2/2014).

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode tersebut menilai saat ini eranya semakin berat untuk menuju kursi RI 1. Karena itu menurutnya calon pemimpin yang dibutuhkan harus berjiwa pemberani dan berani mengambil risiko.

"Menurut pandangan saya, harus punya kompetensi, integritas, visi. Harus juga pemberani. Berani dalam arti masalah seberat apapun, berani ambil keputusan, ambil risiko, dan bertanggung jawab," katanya.

Bahas Kedaulatan Pangan, Mega Kumpulkan Ahli Pertanian di Yogyakarta

 
 Yogyakarta, - Sejumlah ahli pertanian dari beberapa kampus berkumpul bersama Megawati Soekarnoputri. Mega dan para akademisi berdiskusi soal upaya kedaulatan pangan di Indonesia.

Diskusi ini berlangsung di Hotel Phoenix, Jl Jendral Sudirman, Yogyakarta, Sabtu (28/9/2013). Dalam diskusi, para akademisi sepakat soal kedaulatan pangan yang program nyatanya harus dilakukan. Gerakan ini untuk menekan angka impor pangan ke Indonesia.

"Gejolak kedelai tahun 2008 terjadi dan terjadi lagi tahun 2013, dan prediksi memperkirakan kalau kita diam saja akan terjadi gejolak-gejolak ini. Kalau kita bicara tekan impor tanpa bergerak tidak mungkin," kata pengajar Agronomi dan Hortikultura IPB Munif Ghulamahdi.

Menurut dia, keberpihakan pada petani harus dilakukan salah satunya dengan menyediakan benih tanaman pangan.

Edy Suandi Hamid dari Universitas Islam Indonesia mengatakan, hampir semua komoditas pangan bergantung pada negara lain. Baginya jargon kedaulatan pangan saat ini belum diwujudkan.

"Dalam konteks kebijakan pangan kita tidak pernah berdaulat. Kebijakan pangan tersandera mereka yang mencari rente," ujarnya.

Diskusi ini merupakan rangkaian acara kunjungan Ketum PDIP Megawati ke Yogyakarta. Mega didampingi sejumlah pengurus partai di antaranya Sekjen Tjahjo Kumolo, Effendi Simbolon, Hasto Kristiyanto dan M Prakosa.

Besok, Mega bersama kelompok Tani se-DIY akan melaksanakan program penanaman perdana kedelai di Desa Tirto Hargo, Kretek, Bantul.




Sumber : detik.com

Para Aktivis Buruh Siap Gugat Jokowi ke Pengadilan Senin Besok

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo

KedaiNews.com - Menyambut hari buruh international (May Day) 1 Mei, Serikat Pekerja Nasional (SPN) akan menggugat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini terkait sikap Jokowi, sapaan akrab gubernur DKI, yang merestui penangguhan atas pemberlakuan standar upah yang baru bagi para buruh di Jakarta oleh kalangan korporat.

"Besok (Senin 29 April 2013) akan kami daftarkan ke PTUN pukul satu siang," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah SPN, Ramidi Abdul Majid. Pengumuman itu disampaikan saat jumpa pers di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu 28 April 2013.

Gugatan ini, kata Ramidi, masih mengenai keputusan gubernur menyetujui pelaksanaan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta kepada tujuh perusahaan di Kawasan Berikat Nasional (KBN) Cakung, Jakarta, yaitu PT. Kaho Indah citra Garmen, PT Misung Indonesia, PT. Myungsung Indonesia, PT Kyungseung Trading Indonesia, PT Star Camtex, PT Good Guys Indonesia, dan PT Yeon Heung Mega Sari.

Ramidi mengatakan telah mengirimkan dua surat dan meminta audiensi dengan gubernur Jakarta. Namun hal itu tidak terlaksana, dan hanya bertemu dengan Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama atau Ahok. Wagub, menurut Ramidi, dinilai terkesan mengulur-ngulur waktu dalam mengambil keputusan.

"Waktu itu bahasanya, jangan lama-lama ditunda, ini sudah Februari, masa belum ada putusan angka. Waktu itu wakil gubernur menjanjikan di awal Februari sudah diputuskan, tapi ternyata baru kemarin, keluar keputusan itu pada 8 April," ungkapnya.

Curigai Kecurangan

Menurut Ramidi, kuat dugaan proses penangguhan upah di Jakarta penuh kecurangan yang terjadi secara rekayasa sistematis dan masif. "Bahkan para buruh ada yang diintimidasi, diancam dan dipaksa untuk menyetujui proses pengguhan upah," katanya.

Jika saja, proses auditnya transparan, kata Ramli, para buruh tentu tidak akan memaksakan para perusahaan untuk ditangguhkan.

"Ini perusahaan besar, pekerjanya ada yang di atas ribuan. Kalau pun perusahaan memang tidak memungkinkan kita bisa mewajarkan," ucap Ramidi.

Demikian juga dengan, Pengacara Publik LBH Jakarta, Maruli. Menurutnya Jokowi dinilai lalai karena begitu saja mempercayai segala informasi dan data yang diajukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Jokowi tanpa melakukan check, re-check, dan cross check dalam pengajuan penangguhan upah yang diajukan perusahaan," ungkapnya.

Hal itu tentu melanggar pasal 90 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No.231/Men/2003 tentang tata cara peenangguhan pelaksanaan upah minimum, serta Perda DKI No 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan Pergub DKI Jakarta no 42 tahun 2007.

Oleh karena itu SPN, bersama LBH Jakarta dan YLBH, menggugat Jokowi melalui PTUN Jakarta. Mereka menuntut membatalkan keputusan persetujuan penangguhan pelaksanaan UMP tahun 2013.

Sebagian Besar Ijazah Caleg Medan Bermasalah

MEDAN, Kedainews.com — Sebagian besar ijazah yang dimiliki bakal calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum Kota Medan bermasalah.
"Hampir setiap partai ada yang bermasalah," kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Rahmat Kartolo Simanjuntak di Medan, Minggu (28/4/2013).
Menurut Rahmat, berdasarkan verifikasi yang dilaksanakan KPU, tingkat permasalahan dalam ijazah yang dimiliki bakal caleg untuk DPRD Kota Medan tersebut cukup bervariasi.
Sebagian bakal caleg tersebut ada yang melampirkan ijazah yang dilegalisasi di luar sekolahnya atau bakal caleg yang mengikuti pendidikan di sekolah negeri tetapi legalisasinya di perguruan swasta.
Ada juga bakal caleg yang mengaku kehilangan ijazahnya dan hanya mengganti dengan selembar surat pengganti yang formatnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Padahal, kata Rahmat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi dan Surat Pengganti Ijazah, surat keterangan yang dilampirkan tersebut harus lengkap beserta nilai pendidikannya.
Selain itu, KPU Kota Medan juga menemukan adanya caleg yang ijazahnya menggunakan bahasa Arab secara keseluruhan sehingga tidak diketahui merupakan ijazah atau sekadar piagam penghargaan. "Kita tidak tahu itu ijazah atau bukan, makanya kita berkoordinasi dengan Kemenag," katanya.
KPU Kota Medan juga menemukan perubahan nama sekolah dalam ijazah dan berkas yang dilampirkan seperti perubahan nama Sekolah Teknik Menengah (STM) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). "Untuk kasus seperti itu, kita akan mempertanyakan ke Dinas Pendidikan," katanya.
Meski banyak ijazah yang bermasalah, tetapi KPU belum berani menyimpulkan adanya bakal caleg yang menggunakan ijazah palsu agar dapat mengikuti Pemilu 2014.

Anggota Komisi III: Sebaiknya Susno Kooperatif & Menyerahkan Diri

Jakarta - Polemik eksekusi eks Kabareskrim Komjen Susno Duadji belum berujung. Sebagai seorang jenderal bintang tiga, Susno sebaiknya kooperatif dan menyerahkan diri.

"Sebagai warga negara yang baik dan apalagi sebagai mantan penegak hukum, saya mengimbau Susno kooperatif dan menyerahkan diri. Semoga Senin besok Susno sudah bisa menyerahkan diri dan mengakhiri drama yang memalukan ini," ujar anggota Komisi III DPR Indra SH kepada detikcom, Minggu (28/4/2013).

Indra mengatakan drama gagal atau belum dieksekusinya Susno Duadji merupakan potret nyata carut marutnya penegakkan hukum di negeri ini. Terlepas memang adanya ruang perdebatan redaksi dan administrasi dalam amar putusan kasus yang menimpa Susno, namun semestinya Susno bersikap arif dan berjiwa besar dalam memaknai amar putusan atas kasusnya tersebut.

"Walaupun dalam amar putusan tidak menyebutkan secara tegas perintah eksekusi penahanan terhadap Susno, namun amar putusan tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Susno terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, dan dijatuhi hukuman pidana selama 3,5 tahun," papar politisi PKS ini.

Menurut Indra, tidak ada tafsir lain yang dapat dipertanggungjawabkan, selain tafsir bahwa Susno terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dengan menjalani hukumun pidana penjara selama 3,5 tahun. Gagalnya atau belum ditahannya Susno, menunjukkan penegakan hukum tidak berlaku sama bagi semua warga negara.

"Hukum hanya tajam kepada rakyat biasa. Tidak untuk pejabat, berkuasa, atau orang berpengaruh di negara ini. Kalau orang biasa pasti sudah langsung dieksekusi ketika salinan putusan diterima kejaksaan," jelasnya.

Indra juga menyesalkan sikap kepolisian yang terkesan menghalang-halangi para jaksa yang ingin menahan Susno. Para jaksa yang ingin melakukan eksekusi atas Susno, merupakan kewajiban yang diperintahkan dalam UU. Jadi siapaun tidak boleh menghalang-halangi perintah UU.

"Saya menilai perlindungan yang diberikan Polda Jabar terhadap Susno merupakan alasan yang mengada-ada dan sangat dipaksakan. Dengan alasan tersebut seakan-akan Susno sedang dikejar-kejar atau terancam dilukai oleh sekumpulan pejahat, yang notabene mereka adalah para jaksa yang merupakan alat negara atau penegak hukum," tutupnya.

Diundang ke Yordania, Presiden SBY Akan Diberi Gelar Honoris Causa

Presiden SBY menerima undangan untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Yordania. (Foto: Abror Rizki)

Jakarta - Utusan Raja Yordania, Abdul Salam Al-Abbadi, berkunjung ke kediaman pribadi Presiden SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kunjungan itu dalam rangka memberikan undangan dari Raja Abdullah II untuk Presiden SBY.

"Pukul 16.00 WIB sore tadi Presiden menerima utusan dari Raja Yordania. Menyampaikan undangan dari Raja Abdullah untuk berkunjung ke Yordania," ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha kepada detikcom, Sabtu (27/4/2013).

Dalam pertemuan itu, Presiden SBY didampingi oleh Mensesneg Sudi Silalahi dan Dubes Indonesia untuk Yordania merangkap Palestina Teguh Wardoyo. Abdul Salam sendiri datang bersama Presiden Universitas Yarmouk Abdulah Al Musa.

Selain mengantarkan surat undangan kepada Presiden SBY dari Raja Abdullah II untuk berkunjung ke Yordania, Abdul Salam Al Abbadi juga bermaksud untuk melaporkan Konferensi Internasional Islam mengenai peradaban dan perdamaian yang baru saja dilangsungkan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 23-24 April.

Presiden SBY juga akan diberikan gelar Honoris Causa Bidang Ilmu Politik dari Universitas Yarmouk. Presiden SBY dinilai pantas menerima gelar tersebut atas jasa-jasanya memimpin negara Islam terbesar di dunia dan peran sertanya dalam ikut aktif dalam memimpin perdamaian dunia.

3 Pria Inggris Divonis Penjara Atas Plot Pengeboman Al-Qaeda

London, - Tiga pria Inggris dijatuhi vonis penjara atas plot untuk melancarkan serangkaian pengeboman, yang diharapkan bisa menyamai serangan teroris 9/11 dan serangan bom London tahun 2005. Di antara ketiga pria muslim itu, Irfan Naseer selaku pemimpin komplotan menerima vonis paling berat, yakni hukuman penjara seumur hidup.

Sementara tangan kanan Naseer, Irfan Khalid divonis penjara 18 tahun dan rekannya, Ashik Ali dijatuhi hukuman bui 15 tahun oleh hakim di Pengadilan Woolwich Crown di London tenggara.

Naseer (31) serta Khalid dan Ali, keduanya berumur 28 tahun, telah dinyatakan bersalah pada Februari lalu atas dakwan melakukan persiapan serangan teroris. Mereka berencana meledakkan delapan bom di tempat-tempat ramai.

"Plot kalian mendapat restu Al-Qaeda dan kalian berniat untuk lebih memajukan tujuan-tujuan Al-Qaeda," kata Hakim Richard Henriques saat sidang pembacaan putusan pada Jumat, 26 April waktu setempat seperti dilansir News.com.au, Sabtu (27/4/2013).

Ketika orang itu berasal dari Birmingham, Inggris tengah. Mereka diketahui sangat terpengaruh akan ajaran-ajaran ulama radikal Al-Qaeda kelahiran Amerika Serikat, Anwar al-Awlaki, yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS di Yaman pada September 2011.

Di persidangan terungkap bahwa Naseer dan Khalid telah pergi ke Pakistan untuk mendapatkan pelatihan terorisme. Naseer juga membantu pemuda-pemuda lain yang pergi ke negara itu untuk tujuan yang sama.

"Irfan Naseer merupakan pemimpin, kekuatan penggerak dan orang yang bertanggung jawab dan dia sendiri harus bertanggung jawab atas pengiriman empat pemuda ke Pakistan untuk pelatihan terorisme," tutur hakim saat menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi Naseer.

Menurut jaksa, para terdakwa mengklaim serangan-serangan bom itu akan menjadi serangan yang paling mematikan sejak aksi pengeboman London pada 7 Juli 2005. Sebanyak 52 orang tewas dalam peristiwa bom London yang dilakukan oleh tiga pengebom bunuh diri di kereta bawah tanah dan seorang pengebom lainnya di dalam sebuah bus.

Bahkan Khalid mengklaim serangan itu akan sama besarnya dengan serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat.

Plot ketiga pria tersebut merupakan rencana serangan teror paling signifikan yang terbongkar di Inggris, sejak plot 2006 untuk meledakkan pesawat-pesawat dengan menggunakan bom-bom dalam minuman botol.

WH Lakukan Razia, Petugas jungkir balik

MEULABOH - Sejumlah orang dan pada pegawai toko dan National Jln.Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, Selasa (26/3) sekitar pukul 09:30 terpaksa mengusir dan bersembunyi sementara petugas Wilayatul Hisbah (WH) menyisir untuk mengekang nomor toko orang yang tidak mengenakan pakaian jilbab dan ketat.

Teras observasi, ketika WH menyisir dua jalan utama, jumlah perempuan tampaknya lari dan bersembunyi dengan harapan tidak terjaring WH. Bahkan beberapa sepeda motor nekat pengendara sepeda motor berbalik karena takut terjaring. Sementara dua orang pramuniaga di sebuah toko sepatu di pusat penjualan disarankan bahwa dalam melayani pelanggan tidak ketat dan pakaian Islami.

Kasatpol PP dan WH Aceh Barat, Khairuzzadi SSTP MSi kepada Serambi, kemarin mengatakan serangan diluncurkan WH dalam perdagangan dan pusat perbelanjaan di Meulaboh adalah untuk meningkatkan pengawasan hukum Islam di wilayah tersebut.

Ia mengklaim bahwa terjaring setiap pelaku, untuk sementara hanya diberi nasihat dan pengumpulan data. Tapi untuk pelanggar dengan kasus yang parah, maka akan dibawa ke markas WH untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan qanun.

"Kegiatan ini memang serangan rutin kita lakukan setiap hari, untuk orang yang kita meminta untuk tetap berbusana muslim dan sopan saat perdagangan pusat dan di luar rumah," kata Kasatpol PP dan WH Aceh Barat Khairuzzadi SSTP MSi.

Otorisasi parlemen Bendera provinsi Aceh

BANDA ACEH - Sidang Paripurna II DPRA melalui hari 5, Jumat (22/3) menyetujui tiga rancangan qanun (Raqan) menjadi qanun, Bendera dan Lambang Qanun Aceh, Qanun Investasi, dan Prosedur Alokasi Qanun dan Gas Revenue Sharing Penggunaan Otonomi Khusus Fund.Plenary Sesi dukungan DPRA tiga Raqan menjadi tiga qanun dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRA Drs Sulaiman Abda MSi didampingi Ketua DPRA Drs Hasbi Abdullah, Jumat (22/3) malam di Gedung Utama DPRA.DPRA Ketua Hasbi Abdullah mempertanyakan foyer setelah sidang mengatakan ratifikasi tiga Raqan menjadi qanun didasarkan pada beberapa hal, yaitu diskusi Raqan dengan bahan ketiga yang telah selesai pada tingkat pertama antara Komisi, Pansus, dan Perundang-undangan (Banleg) DPRA dengan pemerintah Tim Aceh . Termasuk konsultasi ahli hukum, Menteri Dalam Negeri, Menkopulhukam, dan berbagai pihak lainnya di tingkat lokal, provinsi, dan center.Members, Komisi, Pansus, dan Banleg DPRA, Hasbi mengatakan juga memiliki pendapat melalui sidang pleno yang berlangsung selama lima hari dari Senin (18/3) sampai Jumat (22/3) sore.  

Bahkan, pada tahap terakhir dari pleno pada hari Jumat kemarin sore, setiap fraksi fraksi DPRA memberikan pendapat akhir dan menyetujui Raqan ketiga menjadi qanun.Hasbi menambahkan, sebelum tiga Raqan disahkan, telah melakukan rapat Badan Musyawarah DPRA untuk merajut harmoni menyangkut hal-hal yang masih terjadi perbedaan antarfraksi, seperti saran dan usulan serta komitmen yang akan diambil. "Karena panggung untuk penciptaan dan penerapan aturan atau qanun telah berlalu hukum, maka tiga Raqan yang diusulkan pemerintah dan Banleg DPRA melalui sidang pleno II DPRA tahun 2013, kami telah berpisah," kata Hasbi Abdullah.Vice Ketua provinsi parlemen, Sulaiman Abda menambahkan, dengan sepertiga memiliki legalisasi Raqan ke qanun, maka akan diserahkan kepada Menteri dan dimasukkan ke dalam lembar daerah. "Selanjutnya, dapat diterapkan, termasuk bendera bulan dan lambang singa dan burak baru Aceh," kata Sulaiman Abda.Chairman anggota dewan Partai Golkar, yang dimintai tanggapannya Banta Husin mengatakan ketiganya Raqan sah menjadi qanun dan dapat diimplementasikan dan disebarluaskan kepada semua kelompok dan semua lapisan masyarakat di Aceh.Especially untuk bendera bintang bulan dan lambang Aceh (singa dan burak), menurut Husin harus ditafsirkan dalam arti bahwa budaya yang sesuai beton dan syariah Islam di Aceh selama ini dijalankan. "Jangan diterjemahkan sesuai dengan selera masing-masing. Bendera dan lambang Aceh kita sahkan itu adalah bendera dan lambang untuk semua kelas atau seluruh rakyat dan masyarakat Aceh," kata Husin Banta.Aceh juru bicara Partai, Sulaiman Ramli Tgk HM dan Tgk Muharuddin berharap setelah Raqan ratifikasi ketiga menjadi qanun, bukan hanya dua tahun kemudian menjalankan perubahan yang sudah diajukan kembali, karena dianggap salah dalam sebelumnya decision.PPP jurubicara / PKS, Drs H Anwar Idris mengatakan, khusus untuk bendera dan simbol yang baru Aceh, arti dan makna dari simbol-simbol yang terkandung dalam bendera dan lambang Aceh harus selaras dengan norma-norma, Siwak, budaya, dan budaya dari Ketua Islam. Aceh anggota dewan Partai Demokrat, Tanwier Mahdi selain menyatakan persetujuan untuk adopsi dari Raqan ketiga menjadi qanun, khususnya juga mengomentari perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Minyak dan Gas Revenue Sharing Alokasi dan Penggunaan Otonomi Khusus Fund.According Tanwier, qanun diubah untuk mengubah distribusi persentase 40 persen dari sebelumnya provinsi dan kabupaten / kota 60 persen menjadi 60 persen dari provinsi dan kabupaten / kota 40 percent.Tanwier mempertanyakan, apakah berbagi persentase yang akan diperlukan untuk memenuhi alokasi anggaran tahunan untuk JKA, BKPG, beasiswa anak yatim, beasiswa siswa, pendanaan penghidupan guru, dan yang lainnya adalah untuk ini menjadi provinsi tangungjawabnya. "Partai Demokrat tidak ingin setelah pembagian persentase, anggaran tahunan akan diberikan 60 persen menguras dana otonomi bagian dari provinsi, sehingga pemerintah Aceh tidak bisa menggunakan anggarannya untuk melaksanakan 10 program prioritas," kata Tanwier.Tanwier Misalnya, melalui program pembangunan jalan di tengah ke pantai utara-timur dan pantai barat. Dana otonomi Taat untuk membiayai kabupaten / kota untuk program baru kabupaten / kota di wilayah tengah seperti Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Subulussalam, dan Singkil. Sementara wilayah pesisir barat-selatan dan timur-utara Aceh, belum begitu serius. (Her) Freedom Gayo RefuseALTHOUGH Paripurna II DPRA dukungan beragendakan tiga rancangan qanun (Raqan) menjadi qanun - termasuk Bendera dan Lambang Qanun Aceh - berjalan lancar, Jumat (22/3), tetapi di luar atmosfer gedung parlemen provinsi tegang, panas, dan kekacauan. Atmosfer sangat berbeda dari dalam gedung karena aksi dari kelompok mahasiswa yang menyebut diri mereka Gayo Gratis menolak legalisasi bendera Raqan dan lambang daerah menjadi qanun.Throughout jalannya laga Gayo Merdeka, tidak ada anggota dewan yang keluar untuk menemui mereka. Para pengunjuk rasa yang sebagian besar mengenakan pakaian adat Gayo, membawa bendera dan bendera Kerajaan Linge. Mereka tiba di gerbang depan gedung DPRD sekitar pukul 10.30 WIB. Di antara mereka, ada juga mengusung peti mati ditutupi dengan kain putih bertuliskan "Tolak Bendera dan Lambang Aceh". Karena tidak diizinkan masuk oleh keamaman, mereka berorasi di depan gate.Coordinator Aksi, Jawahir Gayo Putra dalam sambutannya mengatakan bahwa para pemimpin dan semua anggota parlemen provinsi sekarang ini tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat, melainkan fokus pada kepentingan kelompok. Misalnya, didukung Lembaga Wali Nanggroe dan biaya operasional miliaran dolar. Begitu juga untuk kepentingan elit tertentu. "Hari ini wakil rakyat kembali memperlihatkan kebodohannya sendiri, bendera GAM dan lambang disetujui sebagai bendera resmi Pemerintah Aceh. Untuk siapa bendera dan lambang, tapi hanya untuk mereka kelompok sendiri. kebijakan Pemerintah Aceh tidak mengakui keberadaan suku-suku lain di Aceh, seperti Gayo, Alas, Singkil, Kluet, dan lain-lain, "teriak Jawahir. Menurut Jawahir, gangguan sepihak oleh Pemerintah Aceh akan merusak perdamaian dan ketenangan masyarakat, terutama bendera dan lambang yang disahkan tidak bernapas Islam.After pidato, demonstran membakar peti mati dan telur retak di depan gerbang. Polisi baru saja selesai memadamkan api peti mati, demonstran membakar ban dan shell. Polisi juga sibuk memadamkan api dengan menendang tires.In suasana hadiah tidak sembrono, tiba-tiba tampak sekelompok polisi berpakaian preman mengamankan dua siswa dengan menjepit tubuh mereka dengan tangan. Sementara siswa lain dipaksa untuk membubarkan diri. Akhirnya, para demonstran bubar dan berkumpul di seberang jalan, sementara merepet-repet ke beberapa saat police.A kemudian, mereka meninggalkan tempat kejadian dengan sepeda motor, beberapa memiliki bus naik siswa yang kebetulan lewat di depan parlemen provinsi Jalan T Nyak Arif menuju Darussalam. Namun, mereka juga mengancam sebelumnya masih akan berjuang untuk bendera dan lambang Aceh ditolak oleh pemerintah pusat, sebelum cara resmi berpisah dengan Aceh Gayo.

Bendera Tetap Berkibar

Warga Upaya Mencegah DecreaseLHOKSEUMAWE - Lokasi bendera sudah bulan di wilayah utara Aceh, Kabupaten Aceh Utara termasuk Lhokseumawe dilaporkan dan terus berkembang bahkan telah menjadi larangan warga ketika para pejabat akan menurunkan bendera. Di Nagan Raya, bendera merah dengan les hitam itu juga bisa terbang selama lima jam, namun akhirnya diturunkan oleh keamanan forces.Reported dari Aceh Utara, Aceh bendera di Jalan Nasional Banda Aceh-Medan, tepatnya di Keude Geudong, Samudra Kabupaten , Aceh Utara perhatian publik. Karena bendera dinaikkan pada Sabtu (23/3) upaya diungkapkan oleh TNI / Polri pukul 13.30 pagi, kemarin. Namun, upaya untuk menurunkan bendera ke tiang bulan gagal karena warga dicegah. Akibatnya, sampai tadi malam bendera di Keude Geudong masih tetap pada akhir tiang, termasuk di beberapa point.According lain laporan, TNI / Polri di Keude Geudong tiba sekitar pukul 13.00 WIB dengan mobil patroli polisi dan sepeda motor. Sesampainya di lokasi mereka menurunkan bendera menampilkan banner Aceh dan lambang daerah. DPRK foto juga anggota Aceh Utara, Ketua KPA Azhari Cage dan Pase wilayah, Tgk Zulkarnaini Hamzah. Angkatan bersenjata tampak siaga ketika pengurangan adalah banners.Sentences dilakukan terkandung dalam spanduk, "Kruue seumangat, kami mengucapkan selamat kepada DPRA dan Gubernur Aceh Qanun telah bekerja sama mendukung Bendera dan Lambang Aceh Aceh MoU poin 1.1.5 berasaskan". Ketika petugas hendak menurunkan bendera di Aceh, ternyata upaya itu dicegah beberapa warga. Warga dan Partai Pemerintahan Aceh (PA) Ranting harapan Geudong, jika petugas untuk menghapus bendera agar tidak memotong tiang dan tidak merusak bendera. Karena tidak ada saran seperti itu, para pejabat akhirnya batal penurunan bendera. Bahkan, sejumlah warga tampak mengganti spanduk yang telah menurunkan apparatus.Until 22.00 WIB tadi malam, lokasi di Aceh Utara masih berkibar bendera di Aceh termasuk Keude Geudong, Kecamatan Samudera, bluek Desa, Kecamatan Meurah Mulia, Pipa Line Road , Masjid Tanjong, Kecamatan Samudera, Simpang Raya, Kecamatan Nibong, dan di Simpang Keudee Mulieng, Kecamatan Syamtalira Aron.Another laporan yang diterima Serambi, sampai tadi malam, ada sejumlah lokasi di Aceh Utara yang telah menurunkan citra Bendera bulan, yang di kursi Teupin, dan di atap Nibong Kabupaten Sekretariat Dewan Pimpinan Sagoe (DPS) Meurah Mulia Desa Partai Aceh (PA) Karieng Keude. Bahkan dinding PA Sekretariat DPS, dengan gambar bendera juga telah ditutup pada bintang-bintang dan gambar bulan menggunakan Ketua cardboard.PA DPS Geudong, Zulkifli kepada Serambi mengatakan tidak pernah mengatakan kepada orang-orang untuk mengibarkan bendera dan tidak tahu siapa yang harus meningkatkan. "Jika pemerintah tidak ingin menjatuhkan kita juga dilarang, tapi kami meminta agar bendera itu tidak akan rusak dan tidak memotong tiang jika harus diturunkan," kata Zulkifli.Zulkifli dikonfirmasi, terungkap pada spanduk yang telah disetujui Keude Geudong bisa dinaikkan lagi. Laporan lain dari Aceh menyebutkan Utara, di distrik Tanah Jambo Aye, Aceh bendera dibesarkan di desa Matang Maneh (di dua titik di pohon). Bendera terlihat berkibar sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian diturunkan oleh polisi di Tanah Jambo Aye setelah memberikan arahan kepada masyarakat. Bendera yang diturunkan diserahkan kepada warga. "Orang-orang bereaksi dengan mengibarkan bendera Aceh setelah membaca di media bahwa DPRA telah mengadopsi bendera dan lambang daerah Qanun Aceh," kata Ketua KPA Pase, Tgk Zulkarnaini Hamzah . Dari Lhokseumawe dilaporkan, pada hari Minggu setidaknya ada 10 bendera Aceh berkibar di desa Ujong Blang masyarakat, Kecamatan Banda Sakti. Bintang bendera diterbangkan pada sekitar pukul 08.00 pagi di depan rumah penduduk, dan terlihat di ujung tiang sampai pukul 14.00 WIB kemarin, sebelum akhirnya revealed.Aceh kabarnya juga memiliki bendera berkibar di distrik Nagan Raya sejak Sabtu (23 / 3) pukul 19.00 WIB hingga Minggu (24/3) pagi. Namun, polisi setempat enggan memberikan konfirmasi terkait bendera memiliki month.Information dikompilasi foyer, titik awal dari bendera Aceh di monumen Simpang Peut setiap desa, kecamatan dan Kuala diikat ke sebuah tiang di desa Ujong Pasie Kamling Post, Kecamatan Kuala terikat pada flagpole.Nagan Raya 0116 komandan, Letnan Kolonel Inf Yunardi Porch dikonfirmasi Minggu (24/3) menegaskan hal itu melalui telepon genggamnya dengan polisi Kuala bulan telah menurunkan bendera Bintang bantalan pada dua poin di distrik Kuala.According ke Letnan Kolonel Yunardi, drop bendera berlambang bintang bulan membuatnya setelah berkoordinasi dengan polisi untuk menangani langkah-langkah persuasif dan di lapangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (C37/ib/edi) Gubernur: Jangan hoist usedGOVERNOR Aceh, Dr Zaini Abdullah mengimbau masyarakat Aceh bersabar pertama yang mengibarkan bendera bulan. Menurut Gubernur Aceh, meskipun draft Qanun (Raqan) Aceh Bendera dan Lambang Daerah sudah melewati qanun oleh anggota dewan, tapi untuk saat ini tidak diterbangkan pertama karena daerah tersebut belum dimasukkan dalam lembaran. "Saya meminta pasien pertama. Sudah ada terbang di daerah, seperti di Lhokseumawe. Karena itu tidak di daerah lembar, kemudian bersabar untuk sementara waktu, "pinta Gubernur Zaini Abdullah sambil menanggapi pada peresmian Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) pada periode 2013-2018 di Taman Ratu Safiatuddin, Lampriek, Banda Aceh, Minggu (24/3). Dijelaskan Zaini, yang telah melewati qanun DPRA tidak bisa tetap berlaku, karena ada tahapan yang harus diteruskan lagi, karena harus pergi pertama di daerah lembar. "Jika Anda tidak berada dalam area lembar, maka qanun tidak bisa ditegakkan. Aturan-aturan yang harus ditaati," katanya said.Zaini menyatakan tidak lagi qanun (pada bendera) dapat diterapkan. "Saya mengharapkan kita untuk bersabar untuk saat ini," katanya said.Zaini juga mengatakan tiga Raqan yang telah meninggal qanun oleh anggota dewan, Qanun Wali Nanggroe, Aceh Bendera dan Lambang Daerah adalah hal yang cukup monumental. "Tentunya kita harus memberikan aspresiasi di papan tulis. Semuanya realisasi MoU," katanya said.Special kepada Dewan DPA-PA, Zaini mengharapkan untuk berbuat lebih baik di masa depan. "Tantangan bagi perjuangan panjang masih terbentang di depan dalam menciptakan Aceh yang lebih baik," kata Zaini Abdullah.

Bendera Aceh Sah Berkibar

Ganti Burak singa PancacitaBANDA ACEH - bendera dan lambang daerah (burak singa) adalah sah dan dapat digunakan secara luas di berbagai lintas vertikal maupun instansi pemerintah dan lembaga lain di Aceh. Penggunaan bendera dan lambang Aceh mulai berlaku pada 25 Maret 2013 setelah Gubernur Aceh, Dr Zaini Abdullah menandatangani Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh, pada Senin pagi, 25 Maret 2013 . Qanun ini juga telah diberlakukan di Aceh Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 3 dan berlaku untuk pertama kalinya yuridis formal. "Dari perspektif pembentukan undang-undang, jika Qanun Aceh Aceh telah ditetapkan dalam Berita, konsekuensi hukum dari Qanun memiliki keabsahan hukum. Selanjutnya kelegalitasan Aceh Qanun selamanya memerlukan klarifikasi dari pemerintah, sehingga kepastian hukum (kepastian hukum) Qanun Aceh telah memiliki kekuatan hukum untuk menerapkan, "kata Kepala Sekretariat Aceh Hukum, SH MHum ke Edrian Serambi di Banda Aceh, Senin (25/3). Edrian didampingi Kabag Humas Sekretariat Aceh, Nurdin F Joes mengatakan, dalam MoU Helsinki dalam pasal 1.1. UU Pemerintahan Aceh dan pasal 1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne. Atas dasar kesepakatan bersama antara DPR dan Gubernur Aceh, Gubernur Aceh sebagai kepala pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh pada tanggal 25 Maret 2013. Qanun Aceh penempatannya dalam Lembaran Tahun 2013 Nomor 3 dan Nomor 49 Tambahan Aceh.Legislation Ketua Badan DPRD, Abdullah Saleh yang dihubungi Serambi SH, Senin (25/3) juga mengakui mulai Senin, Maret 25, 2013 Buku Aceh tahun 2013 No 3 ditambah Lembaran Aceh Nomor 49 telah berlaku secara sah sesuai dengan Pasal 233 UU Pemerintahan Aceh. "The Gazette telah didirikan di Aceh, bendera Aceh sebagaimana ditetapkan Qanun Aceh sudah dapat diimplementasikan. Prinsip (bendera) dapat ditingkatkan. Tapi dalam prakteknya persiapan yang diperlukan, termasuk penyusunan dan tiang bendera, "kata seorang mantan senior yang advokad this.Abdullah Saleh menjelaskan, kehadiran Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera Aceh dan Lambang, ditafsirkan dalam rangka pelaksanaan perdamaian Aceh sebagaimana diatur dalam MoU dan BAL.For aturan membesarkan, kata Abdullah Saleh, Aceh Bendera dikibarkan di samping bendera Merah Putih dengan posisi tidak lebih tinggi dari Merah Putih Flag.According Abdullah Saleh, tugas setiap orang yang tinggal di Aceh harus menjaga, menyimpan, menggunakan bendera dan lambang Aceh sebagai simbol eksklusivitas dan hak istimewa dan kehormatan rakyat Aceh. Adapun orang merusak, merobek, menginjak-injak dan membakar serta melakukan tindakan lain dengan maksud menodai, menghina atau tidak menghormati Bendera Aceh akan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp 50 juta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Qanun Nomor 3 Tahun 2013.Regarding lambang daerah, kata Abdullah Saleh, dapat digunakan di dalam gedung atau di luar gedung atau kantor dan kantor. Selain itu, lambang daerah Aceh juga digunakan dalam header dari script Wali Nanggroe, kepala pemerintahan, anggota dewan, walikota Katibul Keurukon, Sekretariat Aceh, Sekretariat DPRA, lembaga, instansi teknis dan lembaga lembaga Aceh dan nonstruktural. Lambang Aceh juga digunakan sebagai cap / stempel dari script sundulan Wali Nanggroe, kepala Aceh pemerintahan, anggota dewan, walikota Katibul Keurukon, Sekretariat Aceh, Sekretariat DPRA, lembaga, instansi teknis dan lembaga di Aceh sampai dengan pin dan bentuk lainnya. "Lambang Pancacita tidak lagi digunakan, akan diganti dengan lambang daerah Burak Aceh singa berbentuk," kata Abdullah Saleh. (Sar) Roh Bulan Bintang dalam komunitas ZoneJOY Utara-Timur untuk adopsi penggunaan bendera di Aceh (termasuk lambang daerah) tak terbendung. Seperti tadi malam, massa dari utara dan timur Aceh konvoi dengan berbagai jenis kendaraan, sementara mengarak bendera merah dari gambar moon.Observations foyer, sekitar pukul 18.30 WIB, puluhan sepeda motor, mobil, dan berbagai jenis kendaraan , sekitar pukul 18.30 WIB, Senin (25/3) bergerak dari Lhokseumawe ke Pantonlabu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Konvoi kendaraan mengarak bendera sambil berteriak Allahu Akbar Aceh, Aceh hidup, hidup bendera Aceh, Aceh sukses, Aceh akan victorious.Entering Pantonlabu, azan bergema sunset. Konvoi memasuki Pase Masjid untuk sholat malam berjamaah. Setelah doa, massa yang menggunakan berbagai jenis kendaraan berdiri di depan Masjid Pase Grand. Selanjutnya, dari Masjid Pase, konvoi bergerak ke terminal dan kota-kota sekitarnya Pantonlabu. Sepanjang perjalanan, termasuk kembali ke Lhokseumawe, masyarakat di sepanjang garis-garis ini datang bersorak dengan meneriakkan Allahu Akbar dan hidup Aceh.At 21.00 WIB tadi malam, konvoi tumbuh lagi menghormati masuknya pasukan tambahan dari Aceh Timur. Pertemuan massa gabungan di Simpang Cage, Muara Dua, Lhokseumawe.Around pukul 21.30 WIB, iring-iringan kendaraan dalam jumlah besar - disertai dengan sirene - untuk bergerak ke arah Lhokseumawe. Masyarakat menyambut baik diarak bendera massa bergetar Aceh. Semua berbaur dalam suasana sukacita, dalam semangat perdamaian yang begitu indah.